fashliving

Jakarta -  Posisi juru bicara kepresidenan kosong setelah Fadjroel Rachman diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Kazakhstan merangkap Tajikistan. Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berharap Presiden Joko Widodo menunjuk juru bicara baru yang memiliki kapasitas. Ia menilai ada tiga syarat yang perlu dipenuhi. "Saya termasuk orang yang berpendapat sebaiknya presiden memiliki jubir yang benar-benar punya kapasitas ," ujar Arsul di DPR RI, Senin (25/10). Juru bicara yang berkualitas itu harus memiliki kemampuan komunikasi publik yang bagus. Kedua, perlu memiliki daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya. Terakhir, menurut Arsul, juru bicara kepresidenan harus mudah dihubungi. "Yang punya kapasitas itu yang seperti apa? Pertama tentu kemampuan komunikasi publiknya bagus, yang kedua tentu orang yang punya daya koordinasi yang tinggi dengan jajaran pemerintahan lainnya, dan yang ketiga saya kira adalah orang yan...

Jakarta -  Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mengalami penurunan. Complete responden yang menilai puas terhadap kinerja Jokowi sebesar 68,5 persen. Sementara yang tidak puas 29,5 persen. "Mayoritas warga, 68,5%, sangat/cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang/tidak puas 29,5%, dan yang tidak tahu/tidak menjawab 2%," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas dalam rilis survei bertajuk 'Dua Tahun Kinerja Presiden Jokowi' secara daring, Selasa (19/10). Namun kalau melihat dari trennya yang tidak puas terhadap Jokowi meningkat. Sementara yang puas terhadap kinerja Jokowi menurun. Hal itu dilihat dari survei yang dilakukan pada tahun 2021. Pada Maret 2021, tingkat yang puas terhadap kinerja Jokowi 77 persen, sementara yang tidak puas 22,4 persen. Pada Mei 2021, yang puas terhadap kinerja Jokowi menurun menjadi 75,7 persen, sementara yang tidak puas meningkat menjadi 23,4 p...

Jakarta -  Dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk maju di Pilpres 2024 datang dari Ketua DPD II Golkar Toraja Utara, Sulsel, Yohanis Bassang atau yang akrab disapa Om Bas. Dia menyebut sosok Airlangga merupakan sosok ideal untuk memimpin Indonesia di masa mendatang. Yohanis Pun memberikan dukungan secara penuh kepada Airlangga untuk maju di Pilpres mendatang, dan siap memenangkan Menko Perekonomian itu di Pilpres 2024 mendatang, khususnya di wilayah Toraja Utara . "Maju terus, pantang mundur. Kita siap menangkan Pak Airlangga jadi Presiden Indonesia," ujar Om Bas kepada wartawan, Senin (11/10). Soal hasil lembaga survei bahwa elektabilitas Airlangga masih kecil, Bupati Toraja ini tak merisaukannya. Ia menyebut jika Pilpres masih sangat jauh. Semua kemungkinan masih dapat terjadi. Termasuk soal elektabilitas Airlangga Hartarto. Namun prinsipnya, semua kader Partai Golkar harus siap dan strong memenangkan Partai Golkar dan Capres Airlangga Hartarto...

Jakarta -  Presiden Partai Buruh Said Iqbal percaya diri bakal bisa lolos ke parlemen. Sebab, Partai Buruh memiliki modal konstituen yang besar. Said menuturkan, basis konstituen Partai Buruh merupakan para kelas pekerja termasuk petani yang jumlahnya bisa mencapai 10 juta orang. "Basis konstituen kita kan jelas kelas pekerja termasuk petani kan ada hampir 10 jutaan kan basis konstituen kita," kata Said di Kongres Partai Buruh, Selasa (5/10). Partai Buruh baru juga memiliki kekuatan dari 11 organisasi pendiri partai. Di antaranya adalah konfederasi serikat pekerja besar di Indonesia. Saat ini Partai Buruh fokus lolos verifikasi KPU untuk bisa mengikuti Pemilu 2024. Said mengatakan, kepengurusan di daerah sudah lengkap 100 persen di tingkat provinsi. Sementara, di tingkat kabupaten/kota sudah ada 409. Sementara pengurus kecamatan sudah mencapai 1500 kecamatan atau 40 persen dari syarat yang dibutuhkan. Dalam dua pekan ke depan, Partai Buruh juga akan mendaftarkan kepengurusan...

Jakarta -  Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode inisiatif) Violla Reinindra menilai, politisasi isu SARA dan netralitas ASN maupun aparat masih menjadi masalah potensial yang akan terjadi di Pemilu 2024. Selain itu, berantakannya alat peraga kampanye di jalan juga masih menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu. "Problema praktis juga yang masih potensial untuk dihadapi berkaitan dengan regulasi kampanye ini adalah misalnya unsur estetika pada alat peraga kampanye, kita ketahui juga misalnya sangat berantakan sekali ditemui di berbagai jalanan atau kampanye di luar jadwal, politisasi isu SARA, netralitas ASN dan juga TNI-Polri ," katanya dalam diskusi 'Belajar dari Pilkada Serentak 2020 dalam mempersiapkan Pemilu 2024', Senin (27/9). "Hal-hal yang bersifat klasik ini masih potensial dihadapi di tahun 2024 mendatang," tambahnya. Selain itu, lanjut Violla, ada kekhawatiran tentang pemecahan isu yang terjadi di pilkada maupun pemilu mendatang. ...

Jakarta -  Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menyebut dirinya dan 56 pegawai yang akan dipecat pada 30 September 2021 tidak akan menerima uang pesangon layaknya pegawai dipecat perusahaan. Menurut Giri, seluruh pegawai KPK yang akan dipecat hanya akan mendapatkan tunjangan jaminan hari tua dan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. "57 pegawai KPK yang dipecat itu tanpa pesangon dan pensiun sama sekali. Tetapi SK pemecatan ketua KPK ini berbunyi seakan mereka memberikan tunjangan, padahal itu adalah tabungan kita sendiri dalam bentuk tunjangan hari tua dan BPJS," ujar Giri dalam keterangannya, Senin (20/9/2021). Dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan, diktum kedua berbunyi bahwa pegawai yang dipecat akan diberikan tunjangan hari tua dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Giri menyinggung pegawai ...

Jakarta -  Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, Presiden Joko Widodo masih punya waktu sampai akhir November untuk mengirimkan nama calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Menurut Meutya, Marsekal Hadi masih punya waktu sebelum pensiun sampai akhir November 2021. Hingga hari ini, Meutya mengatakan, surat presiden terkait nama calon Panglima TNI belum juga diterima DPR RI . Politikus Golkar ini bilang, Presiden Jokowi punya waktu untuk mengirimkan surat presiden di antara masa sidang ini atau awal masa sidang yang akan datang. "Presiden dalam waktu dekat akan mengirimkan surat presiden tentang pergantian Panglima. Tapi beliau masih punya waktu antara masa sidang ini atau di awal masa sidang depan," ujar Meutya di DPR RI, Senin (13/9). Meutya yakin, Jokowi akan patuh terhadap undang-undang dan segera mengirim nama calon Panglima TNI dalam waktu dekat. "Kita yakin presiden akan taatlah kepada UU. Jadi Insya Allah dalam waktu dekat akan segera masuk ...