fashliving

Jakarta -  Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut wali kota nonaktif Tanjung Balai Muhammad Syahrial dengan hukuman tiga tahun penjara. Syahrial dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada penyidik KPK. Bukan hanya itu, jaksa penuntut umum KPK , Agus Prasetya, juga meminta majelis hakim memberikan hukuman denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan terhadap terdakwa. "Meminta kepada majelis hakim yang menangani perkara ini, satu menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum," kata Agus dalam sidang yang digelar secara digital di Pengadilan Negeri Medan, Senin (30/8). Menurut Agus, adapun hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mewujudkan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. "Sedangan pertimbangan yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama persida

Jakarta -  Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara. Ia dinilai terbukti menerima suap terkait dengan bantuan sosial (bansos) COVID-19 dari para penyedia bansos sembako di Jabodetabek. "Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis membacakan vonis Juliari Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta , Senin (23/8). Hakim meyakini Juliari Batubara terbukti menerima suap melalui dua anak buahnya, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Menurut hakim, Juliari Batubara memerintahkan anak buahnya untuk memungut Rp 10 ribu per paket bansos yang digarap para supplier. "Perintah memungut charge ialah dari Terdakwa," kata hakim. Juliari Batubara dkk dinilai terbukti menerima fee dari para supplier bansos. Yakni sebesar Rp 1,280 miliar dari Harry van Sidabukke, sebesar Rp 1,950 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja, serta sebesar Rp 29,252 miliar dari sejumlah vendor bansos lainnya.

Jakarta - Sekjen DPR Indra Iskandar menuturkan, Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2021 nanti akan berbeda dengan sidang sebelum masa pandemi Covid-19. Nantinya dalam Sidang Tahunan MPR akan menerapkan protokol kesehatan ketat, serta acara dilaksanakan secara minimalis dengan pembatasan peserta dan pengaturan waktu menjadi lebih singkat. Hal ini disampaikannya saat Sekretariat Jendral DPR RI melaksanakan geladi kotor Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR/DPD dan Rapat Paripurna DPR tentang RAPBN 2022, Jumat (13/8/2021). "Geladi kotor hari ini sudah dilakukan. Minggu (15/8/2021) nanti akan diadakan geladi bersih. Sidang tahun ini ada pengaturan waktu dan penyederhanaan yang dilakukan," kata Indra saat dihubungi, Jumat (13/8/2021). Indra menyatakan, pengaturan waktu antara sidang pertama dan sidang kedua hanya dibatasi 10-15 menit. Berbeda dengan sidang sebelumya yang berjeda 2-3 jam. "Peserta yang hadir secara fisik hanya 60 orang, biasanya seribuan pese

Jakarta -  Sebuah ledakan besar disusul tembakan sporadis mengguncang ibu kota Afghanistan, Kabul, pada Selasa (3/8), dalam sebuah serangan yang diduga menargetkan penjabat menteri pertahanan. Sedikitnya 10 orang terluka dalam insiden tersebut, menurut pejabat kesehatan. Beberapa ledakan kecil juga bisa terdengar termasuk tembakan. Belum jelas apakah korban luka-luka tersebut disebabkan ledakan atau tembakan. Belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Namun serangan ini terjadi ketika para gerilyawan Taliban terus maju dengan serangan yang menekan ibu kota provinsi di selatan dan barat negara itu. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Mirwais Stanekzai menyampaikan ledakan terjadi di lingkungan elit Sherpur, dengan pengamanan ketat yang dikenal sebagai 'Zona Hijau'. Kawasan itu merupakan lokasi beberapa rumah pejabat senior pemerintah. Stanekzai mengatakan, nampaknya rumah penjabat Menteri Pertahanan Bismillah Khan Mohammadi ditargetkan dalam serangan