Pada Pemilu 2024 Nanti Kemungkinan Adanya Politisasi Isu SARA dan Netralitas ASN
Jakarta - Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode inisiatif) Violla Reinindra menilai, politisasi isu SARA dan netralitas ASN maupun aparat masih menjadi masalah potensial yang akan terjadi di Pemilu 2024.
Selain itu, berantakannya alat peraga kampanye di jalan juga masih menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu.
"Problema praktis juga yang masih potensial untuk dihadapi berkaitan dengan regulasi kampanye ini adalah misalnya unsur estetika pada alat peraga kampanye, kita ketahui juga misalnya sangat berantakan sekali ditemui di berbagai jalanan atau kampanye di luar jadwal, politisasi isu SARA, netralitas ASN dan juga TNI-Polri," katanya dalam diskusi 'Belajar dari Pilkada Serentak 2020 dalam mempersiapkan Pemilu 2024', Senin (27/9).
"Hal-hal yang bersifat klasik ini masih potensial dihadapi di tahun 2024 mendatang," tambahnya.
Selain itu, lanjut Violla, ada kekhawatiran tentang pemecahan isu yang terjadi di pilkada maupun pemilu mendatang. Sebab, tahapan pemilu dan pilkada sangat berdekatan dan beririsan di 2024.
Sehingga, ia khawatir isu yang didiskusikan akan lebih didominasi oleh dialektika isu nasional ketimbang pilkada.
"Kita bisa lihat di praktik pemilu 2019 lalu saja, di tataran nasional word play here fokus masyarakat lebih tertuju kepada pemilu presiden dan juga wakil presiden," ujarnya
"Padahal di saat yang bersamaan pemilu legislatif juga diselenggarakan secara serentak ini perlu sama mendorong secara kritikal untuk memunculkan isu-isu lokalitas untuk mensupport pemilihan kepala daerah," pungkasnya.
Selain itu, berantakannya alat peraga kampanye di jalan juga masih menjadi pekerjaan rumah penyelenggara pemilu.
"Problema praktis juga yang masih potensial untuk dihadapi berkaitan dengan regulasi kampanye ini adalah misalnya unsur estetika pada alat peraga kampanye, kita ketahui juga misalnya sangat berantakan sekali ditemui di berbagai jalanan atau kampanye di luar jadwal, politisasi isu SARA, netralitas ASN dan juga TNI-Polri," katanya dalam diskusi 'Belajar dari Pilkada Serentak 2020 dalam mempersiapkan Pemilu 2024', Senin (27/9).
"Hal-hal yang bersifat klasik ini masih potensial dihadapi di tahun 2024 mendatang," tambahnya.
Selain itu, lanjut Violla, ada kekhawatiran tentang pemecahan isu yang terjadi di pilkada maupun pemilu mendatang. Sebab, tahapan pemilu dan pilkada sangat berdekatan dan beririsan di 2024.
Sehingga, ia khawatir isu yang didiskusikan akan lebih didominasi oleh dialektika isu nasional ketimbang pilkada.
"Kita bisa lihat di praktik pemilu 2019 lalu saja, di tataran nasional word play here fokus masyarakat lebih tertuju kepada pemilu presiden dan juga wakil presiden," ujarnya
"Padahal di saat yang bersamaan pemilu legislatif juga diselenggarakan secara serentak ini perlu sama mendorong secara kritikal untuk memunculkan isu-isu lokalitas untuk mensupport pemilihan kepala daerah," pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar