Ketua AMSI Minta KPU Sajikan Data Timeline dan Update Pemilu Untuk Mencegah Hoaks
Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyajikan information terbuka untuk timeline dan update hasil perhitungan suara pemilu. Akses data tersebut juga mudah diakses oleh publik.
"Timeline dan proses pemilu dari awal sampai akhir dan kemudahan bagi publik untuk mengakses updatenya," ujarnya dalam diskusi 'Open Information KPU untuk Ekosistem Civictech Pemilu 2024 yang Demokratis', Rabu (8/12).
Wens menyebut, terkadang hoaks datang dalam bentuk hasil perhitungan suara. Padahal proses perhitungan suara belum final atau bahkan belum dimulai.
"Saya riset dengan tim pengurus, misinformasi yang terkait dengan timeline, se-simple karena audiensnya gak paham timeline pemilu kita, misalnya proses pemilunya belum jalan tiba hasilnya udah keluar, versi misinformasinya," ungkapnya.
Menurut Direktur Konten KLY ini, dengan kemudahan akses data itu, publik terhindar dari hoaks soal hasil pencoblosan. Data yang ditampilkan KPU juga harus mudah dikonsumsi oleh audiens.
"Ada data yang tersedia, dan information yang tersedia itu simple to browse, mudah juga dikonsumsi oleh audiens, karena kalau lihat hoaks yang seringkali muncul rasanya hoasknya seputar hasil," ujarnya.
"Kalau publik punya akses terhadap data dari prosesnya atau timelinenya, mereka bisa tahu oh prosesnya belum sampai disitu, kok ini sudah ada hasilnya, ini pasti informasi yang hoaks atau misinformasi," tutur Wens.
"Timeline dan proses pemilu dari awal sampai akhir dan kemudahan bagi publik untuk mengakses updatenya," ujarnya dalam diskusi 'Open Information KPU untuk Ekosistem Civictech Pemilu 2024 yang Demokratis', Rabu (8/12).
Wens menyebut, terkadang hoaks datang dalam bentuk hasil perhitungan suara. Padahal proses perhitungan suara belum final atau bahkan belum dimulai.
"Saya riset dengan tim pengurus, misinformasi yang terkait dengan timeline, se-simple karena audiensnya gak paham timeline pemilu kita, misalnya proses pemilunya belum jalan tiba hasilnya udah keluar, versi misinformasinya," ungkapnya.
Menurut Direktur Konten KLY ini, dengan kemudahan akses data itu, publik terhindar dari hoaks soal hasil pencoblosan. Data yang ditampilkan KPU juga harus mudah dikonsumsi oleh audiens.
"Ada data yang tersedia, dan information yang tersedia itu simple to browse, mudah juga dikonsumsi oleh audiens, karena kalau lihat hoaks yang seringkali muncul rasanya hoasknya seputar hasil," ujarnya.
"Kalau publik punya akses terhadap data dari prosesnya atau timelinenya, mereka bisa tahu oh prosesnya belum sampai disitu, kok ini sudah ada hasilnya, ini pasti informasi yang hoaks atau misinformasi," tutur Wens.
Komentar
Posting Komentar