Sidang Tahunan MPR 2021 di Gelar Terbatas, Berikut Daftarnya

Jakarta - Sekjen DPR Indra Iskandar menuturkan, Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2021 nanti akan berbeda dengan sidang sebelum masa pandemi Covid-19.

Nantinya dalam Sidang Tahunan MPR akan menerapkan protokol kesehatan ketat, serta acara dilaksanakan secara minimalis dengan pembatasan peserta dan pengaturan waktu menjadi lebih singkat.

Hal ini disampaikannya saat Sekretariat Jendral DPR RI melaksanakan geladi kotor Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR/DPD dan Rapat Paripurna DPR tentang RAPBN 2022, Jumat (13/8/2021).

"Geladi kotor hari ini sudah dilakukan. Minggu (15/8/2021) nanti akan diadakan geladi bersih. Sidang tahun ini ada pengaturan waktu dan penyederhanaan yang dilakukan," kata Indra saat dihubungi, Jumat (13/8/2021).

Indra menyatakan, pengaturan waktu antara sidang pertama dan sidang kedua hanya dibatasi 10-15 menit. Berbeda dengan sidang sebelumya yang berjeda 2-3 jam.

"Peserta yang hadir secara fisik hanya 60 orang, biasanya seribuan peserta," kata dia.

Adapun rincian 60 orang yang hadir secara fisik adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pimpinan DPR (5 orang), pimpinan MPR (10 orang), ketua fraksi/kelompok DPD (10 orang).

Ketua fraksi di DPR (9 orang), pimpinan DPD (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang), serta 4 pimpinan lembaga negara (Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY).

Ada pun menteri yang hadir adalah Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Marives, Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri.

Sementara, 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran Mahkamah Agung (MA), 7 orang jajaran Mahkamah Konstitusi (MK), 6 orang jajaran Komisi Yudisial (KY), dan 34 gubernur se-Indonesia akan hadir secara digital.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketua AMSI Minta KPU Sajikan Data Timeline dan Update Pemilu Untuk Mencegah Hoaks

Jakarta -  Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyajikan information terbuka untuk timeline dan update hasil perhitungan suara pemilu. Akses data tersebut juga mudah diakses oleh publik. "Timeline dan proses pemilu dari awal sampai akhir dan kemudahan bagi publik untuk mengakses updatenya," ujarnya dalam diskusi 'Open Information KPU untuk Ekosistem Civictech Pemilu 2024 yang Demokratis', Rabu (8/12). Wens menyebut, terkadang hoaks datang dalam bentuk hasil perhitungan suara. Padahal proses perhitungan suara belum final atau bahkan belum dimulai. "Saya riset dengan tim pengurus, misinformasi yang terkait dengan timeline, se-simple karena audiensnya gak paham timeline pemilu kita, misalnya proses pemilunya belum jalan tiba hasilnya udah keluar, versi misinformasinya," ungkapnya. Menurut Direktur Konten KLY ini, dengan kemudahan akses data itu, publik terhindar dari hoaks soal hasil pencob
Baca selengkapnya

Vonis 12 Tahun Penjara Telah di Jatuhkan Kerkait Korupsi Bansos Kepada Juliari Batubara

Jakarta -  Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara. Ia dinilai terbukti menerima suap terkait dengan bantuan sosial (bansos) COVID-19 dari para penyedia bansos sembako di Jabodetabek. "Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis membacakan vonis Juliari Batubara di Pengadilan Tipikor Jakarta , Senin (23/8). Hakim meyakini Juliari Batubara terbukti menerima suap melalui dua anak buahnya, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Menurut hakim, Juliari Batubara memerintahkan anak buahnya untuk memungut Rp 10 ribu per paket bansos yang digarap para supplier. "Perintah memungut charge ialah dari Terdakwa," kata hakim. Juliari Batubara dkk dinilai terbukti menerima fee dari para supplier bansos. Yakni sebesar Rp 1,280 miliar dari Harry van Sidabukke, sebesar Rp 1,950 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja, serta sebesar Rp 29,252 miliar dari sejumlah vendor bansos lainnya.
Baca selengkapnya

KPU Menggelar Simulasi Uji Coba Pemuli 2024 Dengan Dua Jenis Surat Suara

Jakarta -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis, dengan menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan version tiga lembar, untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU Arief Budiman berharap dengan penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024 . "Bagian akhir dari seluruh proses ini ialah mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini akan panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien," kata Arief seperti dipantau dalam akun media sosial milik KPU dilansir Antara, Kamis (2/12). Pada awalnya, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota D
Baca selengkapnya