fashliving

Jakarta -  Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan pihaknya akan mengagendakan penentuan jadwal Pemilu 2024 bulan ini. Pihaknya saat ini masih menunggu jadwal sesuai konfirmasi dari hasil konsolidasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Kita lagi mau agendakan satu minggu, dua minggu ke depan. Jadi lagi menunggu jadwal, jadi tadi saya dapat konfirmasi teman-teman KPU masih raker sampai tanggal 18 (Januari). Nah, mereka minta supaya kalau bisa sesudah tanggal 18. Pak Menteri Dalam Negeri juga masih ada kegiatan di luar Jakarta, mungkin minggu ketiga, minggu keempat, di bulan inilah," katanya, Jumat (14/1). Dia mengaku telah mendapat informasi bahwa konsolidasi KPU dan Kemendagri telah selesai. Meski begitu, dia masih menunggu kepastian dari hasil kesepakatan tersebut di rapat kerja nanti. "Kita pesan agar pemerintah melakukan konsolidasi dengan penyelenggara kemudian antar penyelenggaranya juga mereka harus konsolida

Jakarta -  Pemerintah merasa belum perlu melakukan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Namun DPR optimis, revisi akan digelar sebelum Pemilu 2024 berlangsung. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin optimis pada waktu yang tepat UU Pemilu akan direvisi. Pemerintah diyakini tak menutup mata dorongan revisi UU Pemilu . "Kita optimis saja, bahwa pada waktunya UU Pemilu ini akan direvisi. Pemerintah, saya kira, tidak menutup mata dengan dinamika yang terjadi di kalangan parpol dan DPR," ujar Yanuar kepada wartawan, Rabu (22/12). Yanuar mengatakan, sikap beberapa partai politik menghendaki revisi UU Pemilu. Sebab, sebelumnya sudah ada draf revisi dari DPR. Hanya saja terhalang sikap pemerintah yang menolak revisi. "Secara jujur, beberapa parpol menghendaki ada revisi UU Pemilu. Bahkan sebelumnya sudah ada draft revisi versi DPR. Ini menunjukkan bahwa parpol setuju ada revisi," ujarnya. Menurut Yanuar, perlu ada perubahan subtans

Jakarta -  Pemerintah menetapkan tarif cukai rokok naik 12 persen mulai 1 Januari 2021. Selain itu, pemerintah juga menyederhanakan golongan rokok menjadi hanya 8 lapis (layer), dari sebelumnya 10 layer. Kenaikan tarif cukai rokok itu dikhawatirkan dapat berdampak pada para pekerja di industri hasil tembakau. Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Azami Mohammad menilai, pertimbangan primer pemerintah dalam menetapkan kebijakan tarif cukai diarahkan untuk mematikan sektor IHT. Menurutnya, hal ini dilihat dari penekanan terhadap pengendalian konsumsi. "Pengendalian konsumsi menjadi alasan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai, ini artinya industri ditekan melalui kebijakan tarif cukai yang tinggi sehingga tidak dapat tumbuh dan pelan-pelan mati (sundown industry)". ujar Azami dalam keterangannya, Rabu (15/12). Dia melanjutkan, kebijakan tarif cukai rokok 2022 akan berdampak kepada pengurangan tenaga kerja pada hampir 1.000 orang, dengan penurunan produksi hin

Jakarta -  Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyajikan information terbuka untuk timeline dan update hasil perhitungan suara pemilu. Akses data tersebut juga mudah diakses oleh publik. "Timeline dan proses pemilu dari awal sampai akhir dan kemudahan bagi publik untuk mengakses updatenya," ujarnya dalam diskusi 'Open Information KPU untuk Ekosistem Civictech Pemilu 2024 yang Demokratis', Rabu (8/12). Wens menyebut, terkadang hoaks datang dalam bentuk hasil perhitungan suara. Padahal proses perhitungan suara belum final atau bahkan belum dimulai. "Saya riset dengan tim pengurus, misinformasi yang terkait dengan timeline, se-simple karena audiensnya gak paham timeline pemilu kita, misalnya proses pemilunya belum jalan tiba hasilnya udah keluar, versi misinformasinya," ungkapnya. Menurut Direktur Konten KLY ini, dengan kemudahan akses data itu, publik terhindar dari hoaks soal hasil pencob

Jakarta -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Bali, Kamis, dengan menggunakan dua jenis surat suara, yaitu model satu lembar dan version tiga lembar, untuk lima jenis pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anggota KPU Arief Budiman berharap dengan penyelenggaraan simulasi tersebut, seluruh anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru nanti dapat memiliki formula tepat untuk Pemilu 2024 . "Bagian akhir dari seluruh proses ini ialah mudah-mudahan KPU dan Bawaslu yang baru nanti bisa punya formula tepat, karena proses ini akan panjang, sampai diputuskan di 2024 nanti ada desain yang sangat efektif dan efisien," kata Arief seperti dipantau dalam akun media sosial milik KPU dilansir Antara, Kamis (2/12). Pada awalnya, KPU memiliki enam model desain besar terkait surat suara untuk Pemilu 2024 yang meliputi jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan anggota DPD, pemilihan anggota D

Jakarta -  Ketua DPW Hanura Jabar, Dian Rahadian menyatakan siap mendukung Ridwan Kamil untuk maju kembali menjadi Gubernur Jawa Barat atau berkompetisi di degree Pemilihan Presiden. Latar belakang pernyataan itu didasari belum adanya figur lain yang potensial dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024 Ditambah, belum ada partai lain yang terlihat mendeklarasikan calon yang akan diusung. "Sampai saat ini kami belum melihat adanya figur-figur sebagai calon Gubernur Jabar untuk tahun 2024 mendatang. Karena memang semua belum ada yang mendeklarasikan sebagai Gubernur Jabar di periode yang akan datang," kata dia di Kantor DPW Hanura Jabar, Kota Bandung, Jumat (26/11). Tak hanya di degree Pemilihan Gubernur Jawa Barat, DPW Hanura Jabar mendukung Ridwan Kamil maju dalam Pemilihan Presiden 2024 . DPW Hanura Jabar akan mengusulkan dukungan tersebut kepada pengurus partai di tingkat pusat agar bisa masuk dalam pertimbangan. "Mau di degree daerah atau nasional, DPD